Strategi Pemerintah untuk Membangun Ibukota Nusantara menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sejak pengumuman Presiden Joko Widodo tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, banyak pihak yang memberikan pendapat dan masukan terkait strategi yang harus diterapkan untuk mewujudkan Ibukota Nusantara yang ideal.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, strategi pemerintah untuk membangun Ibukota Nusantara haruslah berpusat pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas. “Pembangunan ibu kota baru tidak hanya sekadar memindahkan gedung-gedung pemerintahan, namun juga harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat,” ujar Basuki.
Salah satu strategi yang telah diusulkan adalah pengembangan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, “Pemerintah perlu memperhatikan pengembangan transportasi publik yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibukota Nusantara.”
Selain itu, strategi pemerintah untuk membangun Ibukota Nusantara juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, “Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di Kalimantan Timur.”
Dalam mewujudkan Ibukota Nusantara, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal dan ahli urbanis. Menurut ahli urbanis dari Universitas Indonesia, Nirwono Joga, “Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar pembangunan Ibukota Nusantara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua.”
Dengan menerapkan strategi yang tepat dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan Ibukota Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian penting dari proses pemindahan ibu kota yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.