Kebijakan publik untuk pengelolaan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan menjadi topik yang semakin hangat dibicarakan belakangan ini. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, keberlanjutan dalam pengelolaan ibu kota Nusantara harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Kita harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap kebijakan yang kita buat,” ujarnya.
Salah satu langkah penting dalam kebijakan publik untuk pengelolaan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan adalah pengelolaan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 64 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius dalam pembangunan ibu kota baru.
Menurut Prof. Emil Salim, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik untuk pengelolaan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan. “Kita harus memiliki kebijakan yang jelas dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, daur ulang, hingga pengelolaan limbah berbahaya,” ujarnya.
Selain pengelolaan sampah, transportasi juga menjadi fokus utama dalam kebijakan publik untuk pengelolaan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pentingnya pengembangan transportasi yang ramah lingkungan. “Kita harus memperhatikan penggunaan transportasi publik dan berbasis listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Dengan adanya kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan ibu kota Nusantara, diharapkan kebijakan publik yang berkelanjutan dapat menjadi landasan utama dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini agar ibu kota Nusantara dapat menjadi contoh dalam pembangunan yang berkelanjutan.