Struktur organisasi Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup berbagai lembaga dan badan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi pembangunan serta operasional kota baru ini. IKN akan dikelola secara terintegrasi oleh sejumlah institusi yang mencakup berbagai aspek pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan kota.

Berikut adalah gambaran umum mengenai struktur organisasi Ibu Kota Nusantara:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pada awal perencanaan dan pembangunan, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pembangunan IKN. Otorita IKN bertugas untuk memastikan semua aspek pembangunan IKN, mulai dari infrastruktur, pemukiman, hingga tata kelola pemerintahan, berjalan dengan baik dan tepat waktu.

• Otorita IKN dipimpin oleh seorang Kepala Otorita yang akan ditunjuk oleh Presiden. Kepala Otorita ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan luas untuk mengelola segala urusan terkait pembangunan ibu kota baru.
• Tugas dan Fungsi Otorita IKN:
  • Merencanakan dan mengawasi pembangunan infrastruktur utama IKN.
  • Menyusun kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kota, termasuk sistem pemerintahan, pemukiman, dan ekonomi.
  • Mengelola anggaran dan dana pembangunan IKN.
  • Mengelola dan memantau investasi yang masuk ke IKN.
  • Menjaga keberlanjutan proyek, termasuk pemeliharaan fasilitas publik.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bappenas berperan dalam merancang perencanaan jangka panjang dan anggaran pembangunan IKN. Bappenas memiliki peran dalam memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan tujuan pemerintah secara keseluruhan.

• Tugas Bappenas dalam IKN:
  • Merencanakan pembangunan jangka panjang IKN.
  • Mengintegrasikan IKN dalam konteks pembangunan nasional.
  • Mengatur pembiayaan pembangunan IKN.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur dasar di IKN, seperti jalan, jembatan, sistem drainase, jaringan air bersih, serta perumahan. PUPR akan memastikan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur kota baru berjalan dengan lancar dan memenuhi standar yang ditetapkan.

• Tugas Kementerian PUPR:
  • Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan saluran drainase.
  • Membangun fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang terbuka hijau.
  • Menyusun perencanaan infrastruktur yang ramah lingkungan.

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

KLHK akan terlibat dalam memastikan pembangunan IKN ramah lingkungan, mengawasi pelestarian alam di sekitar kawasan IKN, dan mengelola aspek keberlanjutan ekosistem.

• Tugas KLHK:
  • Menjaga kelestarian lingkungan hidup selama proses pembangunan.
  • Mengawasi pemanfaatan dan konservasi hutan dan sumber daya alam di sekitar IKN.
  • Mengelola tata ruang dan penataan ekosistem secara berkelanjutan.

5. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri bertanggung jawab dalam aspek pemerintahan IKN, termasuk penataan organisasi pemerintah, birokrasi, serta pengelolaan administrasi negara di ibu kota baru.

• Tugas Kemendagri:
  • Menyusun sistem pemerintahan yang efisien dan transparan.
  • Menentukan struktur organisasi pemerintahan yang akan berada di IKN.
  • Memastikan transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN berjalan dengan baik.

6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kemenkeu akan berperan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN serta pengaturan mekanisme pembiayaan yang efektif, termasuk pengelolaan dana investasi.

• Tugas Kemenkeu:
  • Mengatur pembiayaan pembangunan IKN, baik dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
  • Menyusun strategi pembiayaan yang melibatkan sektor swasta dan investasi luar negeri.
  • Mengelola alokasi anggaran untuk proyek pembangunan IKN.

7. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terlibat dalam proses koordinasi pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

• Tugas Pemerintah Daerah Kalimantan Timur:
  • Mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selama proses pemindahan ibu kota.
  • Mempersiapkan masyarakat dan sistem sosial di Kalimantan Timur untuk menerima perubahan besar yang terjadi seiring dengan pembangunan IKN.
  • Mengelola sektor-sektor terkait dengan pemerintahan daerah di IKN.

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM akan memiliki peran penting dalam menarik investasi untuk IKN, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka akan memastikan iklim investasi yang baik dan mengatur regulasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi ibu kota baru.

• Tugas BKPM:
  • Menarik investor untuk mendukung pembangunan IKN.
  • Menyusun kebijakan yang mendukung dunia usaha dan investasi di IKN.
  • Mempermudah proses perizinan untuk pembangunan sektor swasta di IKN.

9. Kementerian Teknologi dan Inovasi

Dengan konsep smart city, kementerian ini akan bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi, infrastruktur digital, dan sistem manajemen kota berbasis teknologi.

• Tugas Kementerian Teknologi dan Inovasi:
  • Menyusun kebijakan teknologi untuk IKN, termasuk penerapan teknologi pintar dalam pengelolaan kota.
  • Memastikan IKN menggunakan teknologi canggih dan berkelanjutan untuk kehidupan warganya.

Kesimpulan

Struktur organisasi Ibu Kota Nusantara dibangun untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan IKN yang terintegrasi dan efisien. Setiap lembaga, kementerian, dan badan negara memiliki peran yang jelas, mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan fisik dan pemerintahan. Otorita IKN menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal pengelolaan dan pengawasan proyek besar ini.