Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan regulasi Ibu Kota Nusantara yang berkeadilan. Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, “Regulasi Ibu Kota Nusantara haruslah mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru dapat dilakukan secara adil dan transparan.
Dalam proses penerapan regulasi ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, ahli lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan ibu kota baru.
Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemerintah harus menjamin bahwa regulasi ini tidak akan merugikan masyarakat, terutama yang memiliki hak atas tanah di area tersebut.”
Dengan demikian, peran pemerintah dalam menerapkan regulasi Ibu Kota Nusantara yang berkeadilan sangatlah krusial. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan perlindungan bagi masyarakat, diharapkan pembangunan ibu kota baru dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.